Direktur PT-BFFN/ A&W Arogan

Jakarta, medikomnews-Perusahaan Terbatas (PT) Biru Fast Food Nusantara (BFFN)/A&W dibawa komando Jenal Siman sangat arogan. Mengusir saya (Efindi Siman,red) dari kantornya di Jalan Wijaya, Teluk Gong, Jakarta Utara, kata Efindi Siman yang juga salah satu Direktur di perusahaan tersebut. Senin (15/8). Efindi Siman mengatakan, saya datang ke PT-BFFN/A&W akan minta laporan keuangan. Karena sudah sekian tahun tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), walaupun PT-BFFN/A&W adalah milik keluarga. Ini diduga ada yang tidak beres, kata Efindi Siman. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, saat dikofirmasi, ternyata beberapa security PT-BFFN/A&W tidak memperkenankan wartawan dan Efindi Siman masuk kedalam ruangan. Bahkan sempat adu mulut antara Efindi Siman dengan security. (FHS)

Baca Selanjutnya..

Kinerja Kepala UPT-BTPI, Sutrisno Sudah Optimal

Jakarta, medikonews- Guna mengoptimalkan kinerja yang tepat dan terbaik, harus mampu menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta. Dua Komisi yaitu Komisi B dan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari berbagai partai atau fraksi, anggap kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Teknologi Penangkapan Ikan (BTPI), Sutrisno sudah optimal.

“Terbukti, selama UPT-BTPI dijabat Sutrisno ada perubahan, bahkan program yang dibuatnya pun sangat menyentuh masyarakat Jakarta. Sehingga roda perekonomian di wilayah tersebut berjalan dengan lancar,” itu kata Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selamat Nurdin pada saat akan memasuki ruangan Fraksi, di lantai tiga Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

Di gedung yang sama, Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Ridho Kamaludin menjelaskan, kinerja Kepala UPT-BTPI, Sutrisno sudah optimal. Program apapun yang telah diprogramkan oleh Sutrisno selalu menyentuh masyarakat. Dan masyarakat pun sangat puas terhadap kinerja mereka (Sutrisno,red), itulah bahasa atau ucapan yang keluar dari sosok wakil rakyat yang bernama Ridho Kamaludin. (FHS).

Baca Selanjutnya..

Ir. Tarjuki : Mengatasi Banjir, 84 Titik Segera Dikerjakan

Jakarta, medikomnews-Dalam upaya mengendalikan banjir yang senantiasa melanda Ibukota Jakarta setiap tahun. Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran Rp. 130 milyar untuk pekerjaan 84 titik banjir, itulah ucapan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Pantai (PSDAP) Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Ir. Tarjuki, MT, beberapa hari lalu.

Paling lama kata, Ir. Tarjuki, MT,  akhir bulan Agustus 2011 sudah mulai pekerjaan dilapangan. Waktu cukup untuk menyelesaikan perbaikan 84 titik banjir walaupun baru dikerjakan bulan Agustus 2011. Kontrak kerja sudah dilaksanakan. Bahkan persiapan lapangan sedang dilakukan sehingga diharapkan minggu ini pekerjaan fisik sudah di mulai. Titik banjir yang tersebar di lima wilayah Jakarta antara lain karena saluran yang semakin sempit sehingga harus diperbaiki, kata Ir. Tarjuki, MT.

Ir, Tarjuki, MT menegaskan, semula titik banjir di Jakarta sebanyak 106 lokasi. Tahun 2010 sudah dikerjakan 33 lokasi dan sisanya 73 lokasi, akan diselesaikan 2011. Hanya saja dalam perjalanan ada beberapa titik tambahan sehingga secara keseluruhan menjadi 84 titik banjir yang mesti dikerjakan dan diselesaikan pada tahun 2011, ujarnya. (FHS)  

Baca Selanjutnya..

“Tidak Ada Gratifikasi di Dinas Kebersihan DKI”

Jakarta, medikomnews-Anggaran sebesar Rp. 600 milyar sesuai dengan peruntukan, antara lain, Swastanisasi Kebersihan, Sewa Compactor Pengangkut Sampah, Pengelolaan Sampah Untuk PD Pasar Jaya, Sewa Angkutan Sampah Typer, Pengelolaan Sampah Type TPST Cakung, Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan, dan Dana TPST Bantar Gebang, itulah ucapan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Eko Bharuna pada saat memasuki Kantor Balaikota, beberapa hari lalu.

Ucapan Kepala Dinas Kebersihan dibenarkan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Berlin Hutajulu, mengatakan, “Tidak ada gratifikasi tender/lelang proyek di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Perlu diketahui, bahwa Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selama dipimpin/dijabat Eko Bharuna, tender/lelang yang dilakukan anak buahnya sesuai dengan mekanisme. Tidak ada rekanan/kontraktor yang dibina,” kata Berlin Hutajulu pada saat akan memasuki lift lantai empat menuju ruang rapat Komisi D lantai satu, beberapa hari lalu..     

“Kami berharap jadilah LSM yang profesional dan proporsional. Kenapa saya bilang seperti itu, karena banyak LSM yang menyudutkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Eko Bharuna tidak profesional dan proporsional. Eko Bharuna menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan mekanisme. Bahkan mendukung program pemberantasan korupsi,” tegas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, yang namanya tidak ingin dipublikasikan. (FHS)

Baca Selanjutnya..

Anggota DPP-PPP, Mulyadi : Ketum PPP Terpilih Jangan Jadi Menteri

Jakarta, Medikom-Perhelatan Akbar Muktamar ke-7 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tinggal menghitung hari, yang jika tidak ada aral melintang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 2-7 Juli 2011. Persiapan secara teknis dan materi sudah mencapai 95 persen. Hanya menunggu peresmian pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itulah ucapan salah satu anggota Departemen Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Mulyadi saat memberikan keterangan pers.

Mulyadi mengatakan, kandidat-kandidat calan ketua umum (Ketum) PPP sudah bermunculan dari kalangan senior terdapat nama Surya Dharma Ali (Menteri Agama,red), Ahmad Muqowam (Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat/DPR-RI,red), dan Muhdi PR (Mantan Danjen Kopasus,red). Sedangkan dari kalangan kaum muda muncul nama Fauzi Djafar Amri (Pengusaha,red), dan Ahmad Yani (Anggota Komisi III DPR-RI,red). Kandidat-kandidat calon ketum PPP haruslah yang mempunyai pola pikir revolusioner dan progresif serta dapat membangkitkan semangat baru dan giroh, kata Mulyadi beberapa hari lalu.

Didalam tubuh PPP tegas Mulyadi, harus memegang teguh pada landasan konstitusional yang Islami. Seorang calon ketum PPP juga harus mempunyai akselarasi dan jaringan yang kuat pada lintas partai, lapisan grassroot, kekuasaan dan pemerintah untuk mentransportmasi kepentingan program-program partai untuk kemahsalatan umat bangsa dan negara, tegas Mulyadi yang didampingi beberapa rekan.

Mulyadi mengimbau, PPP merupakan partai Islam menghantarkan seluruh rakyat Indonesia yang rahmatulloh’alamin. Siapa pun boleh mencalonkan diri menjadi ketum PPP asalkan mempunyai inisitaif dan inovatif membesarkan kursi PPP menjadi 100 kursi di DPR-RI. Semua kandidat calon ketum PPP adalah kader-kader partai terbaik dan pilihan. Ketum PPP terpilih diharapkan tidak duduk di pemerintahan (Menteri,red), tetapi harus lebih fokus mengurus partai saja, imbau Mulyadi. (Novizar).

Baca Selanjutnya..

Angelina Sondakh Bakal Dipecat dari Anggota DPR?

Jakarta, medikomnews-Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono sudah merestui dua opsi sanksi yang akan dikenakan kepada bendahara umum partai tersebut, Muhammad Nazaruddin, yaitu pemecatan atau pengunduran diri. Bagaimana dengan Angelina Sondakh yang namanya juga disebut-sebut berperan dalam proyek pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

Ketua DPD PD Kastorius Sinaga mengatakan tidak ada opsi lain yang disiapkan selain dari kedua itu. “Ini atas arahan Bapak SBY,” kata Katorius Sinaga.

Ditegaskannya, keputusan ini adalah bukti komitmen PD dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan mendukung langkah KPK untuk menyelidiki dugaan kasus suap di Kementrian Pemuda dan Olah raga secara tuntas.

“Ketertarikan kader inti PD dalam kasus ini menjadi titik perhatian utama pemeriksaan internal oleh Dewan Kehormatan PD,” jelasnya.

Menurutnya sanksi yang diberikan kepada Nazaruddin ini sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Kehormatan PD. “Keputusan ini untuk menjaga martabat partai .” ujarnya. (feb).

Baca Selanjutnya..

Jatah Pulsa Anggota DPR-RI Rp. 151 Milyar Per Tahun

Jakarta, medikomnews-Anggaran untuk membeli pulsa Anggota DPR-RI pertahunnya mencapai Rp.151 milyar. “Total uang isi pulsa setiap tahun Anggota DPR-RI sebesar Rp. 270 juta per tahun. Total alokasi anggaran isi pulsa Anggota DPR-RI sebesar Rp. 151 milyar,” itulah ucapan Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi dalam siaran pers.

          Uchok menuturkan anggaran pulsa ini dimasukkan dalam anggaran komunikasi anggota DPR-RI. “Anggaran untuk satu orang DPR-RI untuk bertemu konstituen pada 2011 sebesar Rp. 340 juta per tahun untuk 5 kali reses, dan anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa Hand-phone (Hp) pribadi anggaran DPR-RI sebesar Rp. 102 juta per tahun untuk 5 kali reses,” tutur Uchok.

            Namun, DPR-RI membantahnya “kita nggak tahu ada tunjangan pulsa, yang ada tunjangan komunikasi politik bukan pulsa,” klarifikasi Wakil Ketua DPR-RI, Anis Matta. Menurut Anis Matta, tunjangan yang diberikan DPR-RI bukan untuk pulsa, namun, untuk tunjangan melakukan komunikasi politik dengan para konstituennya, terang Anis Matta. (dil)

Baca Selanjutnya..