ICW: Periksa Komisi X DPR-RI & 4 Pimpinan Banggar

Jakarta, medikomnews-Aktivis Indonesian Coruption Watch (ICW), Emerson Juntho meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil siapapun yang diduga memiliki hubungan dengan kasus suap Sesmenpora. Menurutnya pemanggilan itu dimaksudkan agar semuanya harus diperiksa minimal sebagai saksi dahulu.

            “Semuanya harus diperiksa mulai dari Menegpora, anggota-anggota Komisi X DPR-RI, anggota-anggota Banggar dan lain-lain yang diduga terlibat, termasuk pengacara Rosa,” ujar Emerson saat mengisi diskusi Polemik Trijaya yang bertajuk “Ketika Proyek Sea Games Diproyekkan di Warung Daun Cikini, Jakarta.

            Emerson meminta agar dugaan kasus suap Sesmenpora ini harus benar-benar dituntaskan. Menurutnya, kalau tidak segera diselesaikan ini bias timbul dugaan sebagai permainan-permainan yang dilakukan DPR-RI saat ini isunya semakin kuat. (sls).

Baca Selanjutnya..

KPK Harus Usut Dugaan Mark-up Pembelian Pesawat Merpati

Jakarta, medikomnews-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan pengusutan terkait dugaan pembengkakan anggaran (Mark-up) proyek pengadaan pesawat Merpati MA-60 hingga tuntas. Dugaan mark-up itu terungkap setelah mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menjelaskan kepada public kronologis pembelian pesawat tersebut.

            Menurut mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai pembelian 15 pesawat jenis MA-60 buatan China terlampau mahal dan penuh kejanggalan. Pasalnya, harga resmi yang ditawarkan China kepada Indonesia 11,1 juta dolar AS per unit. Namun, harga tersebut kemudian membengkak menjadi 15 juta dolar AS per unit.

            Dengan demikian, total harga untuk pembelian 15 pesawat itu 220 juta dolar AS. Meski demikian, Jusuf Kalla tidak mau menuding ada mark-up. “Tapi masyarakat sudah tahulah. Kalau nilainya membengkak seperti itu, apa namanya,” kata Yusuf Kalla (tim).

Baca Selanjutnya..

Calon Ketum PPP Harus Memegang Teguh

Jakarta, medikomnews-Persiapan Muktamar ke 7 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara teknis dan materi sudah mencapai 95 persen, tinggal menghitung hari jika tidak ada halangan, persemian pembukaan yang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, 3-5 Juli 2011. Kandidat-kandidat Ketua Umum PPP sudah bermunculan dari kalangan senior seperti Surya Dharma Ali, Achmad Mukoam, dan Muhdi PR, sedangkan dari kalangan kaum muda yaitu Fauzi Djafar Amri dan Ahmad Yani.

Salah satu Anggota Departemen Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa DPP-PPP, Mulyadi mengatakan, kandidat-kandidat Ketua Umum PPP seharusnya yang mempunyai pola pikir yang revosioner dan progresif serta membangkitkan semangat baru PPP yang memegang teguh pada landasan konstitusional Islami, kata Mulyadi.

“Seorang Ketua Umum juga harus mempunyai aspirasi dan jaringan yang kuat pada lintas partai, dan kekuasaan pemerintah untuk mentransformasi program Negara, partai dalam berbangsa kehidupan bernegara. Siapa pun calon Ketua Umum asalkan mempunyai inisiatif dan inovatif membesarkan PPP”, ujar Mulyadi (Nov).

Baca Selanjutnya..

Optimis PPP DKI Jakarta Akan Seperti Tahun 1999

Jakarta, Medikom-Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini menjabat/menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dianggap benar-benar telah memperjuangkan masyarakat/rakyat Jakarta. “Saya sangat optimis PPP Provinsi DKI Jakarta akan meraih suara terbesar, seperti pada tahun 1999”, itulah ucapan salah satu anggota Fraksi PPP yang juga anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Abdul Aziz, SE. Senin (9/5).

Abdul Aziz mengatakan, dan saya pribadi sangat yakin dan optimis PPP akan meraih 14 kursi untuk di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Artinya, dua kali lipat dari sekarang (saat ini 7,red). Kerja keras para kader PPP di DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat/rakyat Jakarta sudah terbukti. Sehingga kepercayaan masyarakat/rakyat Jakarta terhadap PPP Provinsi DKI Jakarta sudah tidak diragukan lagi, kata Abdul Aziz.

Masih Abdul Aziz, kepercayaan masyarakat/rakyat Jakarta terhadap PPP begitu besar. Itu membuat semakin mantap untuk meraih 14 kursi untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, ujar Abdul Aziz pada saat akan memasuki ruang rapat paripurna satu Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat. Senin (9/5).

“Kita sebagai anggota dewan (DPRD DKI,red) yang notabene adalah wakil rakyat harus benar-benar memperjuangkan dan membantu masyarakat/rakyat Jakarta, adalah sudah menjadi tugas kita. Dan sebagai wakil rakyat harus peka terhadap permasalahan masyarakat/rakyat Jakarta”, tegas politisi dari Fraksi PPP DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdul Aziz (di)

Baca Selanjutnya..

Gaji Anggota DPR-RI Rp. 1 milyar/Tahun

Jakarta, medikomnews-Gaji Pokok Rp. 4. 200. 000 ,-, Tunjangan Istri Rp. 420. 000 ,- Tunjangan Anak Rp. 168. 000 ,-, Uang Sidang/Paket Rp. 2. 000. 000 ,_, Tunjangan Jabatan Rp. 9. 700. 000 ,-, Tunjangan Beras Rp. 169. 000 ,-Tunjangan PPH Rp. 1. 725. 295 ,-, Tunjangan Kehormatan Rp. 3. 162. 000 ,-, Tunjangan Komunikasi Rp. 12. 019. 000 ,-, Rangkap Badan Anggaran Rp. 850. 000 ,-, Listrik dan Telpon Rp. 5. 500. 000 ,-, Penyerapan Aspirasi Rp. 7. 225. 000 ,-, Akomodasi Rumah Rp. 12. 750. 000 ,-, Iuran Wajib Rp. 478. 800 ,-, PPH Rp. 1. 725. 295 ,-, Jika dijumlah seorang anggota DPR-RI memperoleh penghasilan Rp. 57. 684. 400 ,- per bulan.

                Sedangkan penerimaan atau nonrutin dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni/Gaji ke-13 Rp. 16. 400. 000 ,-, Dana Penyerapan (reses) Rp. 31. 500. 000 ,-, Dalam satu tahun siding ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp. 118. 000 ,-, Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu, dana intensif pembahasan rancangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan Rp. 5. 000. 000 ,-/kegiatan. Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp. 1. 000. 000 ,-, Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR-RI dalam setahun mencapai Rp. 1 milyar. (ss)

Baca Selanjutnya..

Dugaan Suap, Bendum Partai Demokrat Bantah

Jakarta, medikomnews-Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat membantah semua tuduhan yang dianggap telah membunuh karakter dengan adanya dugaan isu suap soal dana Rp. 25 milyar. Bendum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin membantah, semua isu yang mengatakan saya mendapat fee Rp. 25 milyar sampai isu saya melakukan ancaman dan tekanan pada pengacara dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas tidak benar. Semua itu adalah fitnah belaka, ini ada upaya pembunuhan karakter, kata Nazaruddin di Gedung DPR-RI Senayan. (9/5).

“Agar masalah ini tidak berlarut dan melebar kemana-mana, KPK harus segera menuntaskan kasus dugaan suap di Kementrian pemuda dan olahraga. Penuntasan segera dugaan kasus ini sangat penting demi menghadang niat orang-orang dan kelompok tertentu yang ingin mengail di air keruh. Penuntasan ini juga sekaligus akan mengklarifikasi berbagai tuduhan yang dialamatkan pada Partai Demokrat dan juga dirinya yang hanyalah fitnah dan imajinasi tanpa bukti”, ujar Nazaruddin. (Yadi).

Baca Selanjutnya..

Kerusakan Jalan Tak Dapat Diperbaiki Seluruhnya Tahun Ini

Jakarta, Medikom-“Kalau bicara anggaran memang selalu kurang. Setiap kami ajukan anggaran, selalu tidak terpenuhi”, itulah ucapan salah satu Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI Jakarta, Ir. Erry Basworo, pada saat usai menyaksikan lepas sambut  “Sukesti Martono” di Balaikota lantai dua Jakarta Pusat.

Kerusakan jalan kata Ir. Erry Basworo tak dapat diperbaiki seluruhnya tahun ini. Alasannya, karena dana sebesar Rp. 13 milyar yang telah dianggarkan untuk itu, dinilai tak mencukupi. Tahun ini Dinas PU Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan untuk pemeliharaan infrasturuktur jalan sebesar Rp. 88,15 milyar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2011, kata Ir. Erry Basworo beberapa hari lalu.

Masih Ir. Erry Basworo, Rp. 75,5 milyar dialokasikan untuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan jalan arteri atau kolektor di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan sisanya, Rp. 13 milyar dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana untuk penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan DKI Jakarta. Memang kita anggarkan sebesar itu. Namun karena banyaknya jalan rusak di DKI Jakarta dengan anggaran tersebut kami tidak bisa memperbaiki seluru jalan rusak di DKI Jakarta, ujar Ir. Erry Basworo (Yadi).

Baca Selanjutnya..