Demo Bayaran, Siapa Dalang Dibalik Semua Ini..?
Jakarta,Medikom-Beberapa bulan lagi musyawarah wilayah (Muswil) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi DKI Jakarta akan diadakan/diselenggarakan di Jakarta. Muswil PPP Provinsi DKI Jakarta akan menentukan orang nomor satu (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah/DPW,red). Beberapa para calon pun sudah mengambil ancang-ancang untuk mendapatkan suara terbanyak dengan berbagai cara dilakukan.
Baru-baru ini yang dianggap “demo bayaran” mengibarkan bendera didepan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Koordinator pimpinan demo tersebut menganggap Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PPP, Ridho Kamaludin yang juga salah satu calon kuat Ketua DPW, dianggap telah menyalahai aturan hukum. “Dugaan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pendidikan. Ada kejanggalan, karena selain dana tersebut ada juga dana dekonsentrasi pendidikan”, kata Ketua Kamerad Haris dan Eka.
Ketua Kamerad, Haris dan Eka benar-benar sangat malu pada saat dipertemukan dengan Ridho Kamaludin di ruang Fraksi PPP DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ridho Kamalaudin mengatakan, Komisi C tidak ada hubungannya dengan pendidikan, karena Komisi C membidangi pajak, dan anggaran, kalau pendidikan ada di Komisi E. Dana dekonsentrasi permintaan/usulan eksekutif tanpa sepengetahuan DPRD maka sepenuhnya tanggung-jawab eksekutif. Kalau mau didemo ya eksekutifnya, karena telah melanggar, kata Ridho Kamaludin dihadapan Haris dan Eka. Senin (8/11)
Masih Ridho Kamaludin, dana dekonsentrasi sebesar Rp.350 milyar yang peruntukkannya untuk rehab gedung sekolah, alat peraga, peningkatan mutu pendidikan usia dini, beasiswa, pengadaan laboratorium Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang minta/usul adalah eksekutif. Kalau dana tersebut duplikasi juga tanggung-jawab eksekutif. Kalau anda (Kamerad,red) telah mempunyai data yang sama masalah itu, maka saya minta untuk bahan penemuan yang akan kita lanjuti keranah hukum, tegas Ridho Kamaludin politisi yang jujur dan transparan.
Di tempat terpisah, salah satu pengurus Majelis Ta’lim Nurul Huda, Mampang Parapatan, Jakarta Selatan, Usthadzah Manzilah BA, PPP itu adalah partai ulama, maka yang pantas menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi DKI Jakarta adalah Ridho Kamaludin. Mereka (Ridho Kamaludin,red) amanah, jujur dan transparan, tidak sombong, dan orangnya juga sangat ramah dengan siapa pun, ujar Usthadzah Manzilah BA saat selesai acara pengajian bulanan. (slamet supriyadi).